Alumni Taruna Nusantara Blogs

oleh Ari Juliano Gema

KPK beraksi kembali! Dengan tertangkapnya Bulyan Rohan oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait pembelian kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, berarti semakin menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dicokok KPK.

Apa yang menyebabkan beberapa anggota dewan yang terhormat itu begitu nekat melakukan perbuatan itu? Padahal sudah ada beberapa orang rekannya yang terjaring KPK karena kasus yang sama.

Emerson Juntho dari ICW menilai bahwa ’kenekatan’ itu terjadi karena semakin dekatnya Pemilu 2009. Beberapa anggota DPR yang terjaring KPK itu disinyalir sedang mengumpulkan dana untuk mendukung pencalonan mereka kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 (Kompas, 01/07/08).

Penilaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga para anggota DPR yang bermaksud menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk periode 2009 - 2004 pasti butuh dana besar untuk mendukung kampanye pencalonan mereka. Dengan strategisnya posisi anggota DPR/DPRD, para caleg bisa saja menawarkan ’kesepakatan’ dengan pengusaha atau pihak yang berkepentingan yang mau membantu mendanai kampanyenya.

Celah UU Pemilu

Sialnya, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Dalam UU Pemilu, calon anggota DPD saja diwajibkan untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanyenya kepada KPU. Diatur juga mengenai batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima oleh calon anggota DPD dari perseorangan dan perusahaan. Kalau perolehan dan penggunaan dana kampanye dari calon anggota DPD saja diatur dalam UU Pemilu, lalu mengapa calon anggota DPR/DPRD tidak diatur?

Disinilah loop hole dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Oleh karena itu, menurut saya, KPK, KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mulai melakukan koordinasi dalam menyikapi semakin dekatnya Pemilu 2009 ini. Perolehan dana yang besar di rekening pribadi caleg atau rekening lain yang diduga berkaitan dengan caleg tersebut harus mulai dipantau. Apalagi kalau caleg tersebut adalah seorang pejabat negara.

Ke depan, revisi UU Pemilu harus memasukkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban masing-masing calon anggota DPR/DPRD untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Harus ditetapkan juga batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima. Dengan begitu, peluang adanya kolusi dan korupsi berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye tersebut dapat diminimalisir.

oleh Ari Juliano Gema

Tidak terasa, Pemilu 2009 semakin dekat. KPU mulai sibuk mengurus tahapan pesta demokrasi untuk memilih kembali anggota DPR, DPD dan DPRD itu. Tahapan pemilu yang harus diurus KPU itu adalah:

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. pendaftaran peserta pemilu;
3. penetapan peserta pemilu;
4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
5. pencalonan anggota DPR/DPD/DPRD;
6. masa kampanye;
7. masa tenang;
8. pemungutan dan penghitungan suara;
9. penetapan hasil pemilu; dan
10. pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/DPRD.

Tahap pemutakhiran data pemilih telah dimulai sejak tanggal 5 April 2008. Pemungutan suara sendiri dijadwalkan pada tanggal 5 April 2009. Tidak cuma KPU yang sibuk, partai politik pun mulai jumpalitan mempersiapkan diri agar dapat lolos sebagai peserta pemilu.

Pengawasan Pemilu

Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, beberapa tahapan pemilu rentan adanya pelanggaran/kecurangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi itu. Pelanggaran/kecurangan itu misalnya saja memberikan informasi yang menyesatkan mengenai jumlah penduduk di suatu daerah pemilihan tertentu sehingga mempengaruhi penetapan jumlah kursi anggota DPRD di daerah itu, penggunaan fasilitas pemerintah pada masa kampanye, melakukan kampanye di masa tenang, dan memberikan suara lebih dari satu kali di beberapa tempat pemungutan suara.

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk mengawasi Pemilu 2009, Mahkamah Agung telah melantik lima orang anggota Bawaslu pada tanggal 9 April 2008.

Banyak pihak mencemaskan kerja Bawaslu. Tahapan awal pemilu sepertinya akan lolos dari pengawasan Bawaslu, mengingat tahap pemutakhiran data pemilih telah dimulai sejak 5 April 2008. Pada saat awal, Bawaslu mungkin masih akan dipusingkan dengan masalah internal, seperti penyiapan kantor kesekretariatan, rekrutmen personel, penyiapan petunjuk pelaksanaan/teknis pengawasan, mempersiapkan panitia pengawas di daerah dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang akan menjadi mitra Bawaslu (misal: Depdagri, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPU).

Sangat disayangkan apabila ada tahapan pemilu yang tidak dapat diawasi Bawaslu. Padahal menurut UU Pemilu, posisi Bawaslu saat ini lebih kuat dibandingkan dengan posisi Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilu 2004. UU Pemilu juga banyak mengatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sekedar informasi, dari pengalaman Pemilu 1999 dan 2004, serta pemilihan presiden 2004, banyak kasus pemilu terjadi justru akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Sinar Harapan, 22/03/08).

Partisipasi Publik

Melihat kenyataan itu, sudah seharusnya kita cemas. Pemilu 2009 seharusnya melahirkan anggota DPR/DPD/DPRD yang berkualitas. Namun, kalau proses pendaftaran, pencalonan dan kampanye mereka tidak diawasi dengan baik, bagaimana mungkin kita yakin bahwa hasilnya akan berkualitas? Bagaimana bila nanti ada anggota DPR/DPD/DPRD terpilih tiba-tiba muncul di TV sedang digelandang aparat penegak hukum karena diduga melakukan money politics pada saat pemilu?

Untuk itu, masyarakat seharusnya tidak boleh tinggal diam. UU Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu dalam negeri, badan hukum dalam negeri, lembaga pemantau pemilu luar negeri; dan perwakilan negara sahabat di Indonesia.